kementerian pada negeri (kemdagri) hendak mengevaluasi anggaran pendapatan serta shopping daerah (apbd) agar kenal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) dalam setiap pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, pada jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa dalam sejumlah daerah persentasi penduduk miskinnya masih selama atas 20 persen, namun rumah serta mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tak pantas, kata mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, pada hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran itu ingin dilaksanakan kemdagri bersama melalui unit kerja presiden bidang pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai selama mei.
mendagri menyebutkan saat ini sederat daerah diindikasikan cuma menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah supaya pembangunan, sedang sisanya sebagian besar digunakan untuk belanja aparatur atau gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah supaya berbelanja modal harus ditingkatkan merupakan tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara itu, anggaran dan paling banyak digunakan dengan pemda merupakan untuk berbelanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), dan perjalanan dinas. malahan ada dan belanja aparaturnya hingga 72 persen.
itu tidak adil, oleh karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung di kemdagri, supaya lalu dibicarakan dengan ukp4 di awal mei. hasil evaluasi hendak dibuat dengan rutin serta bertahap serta diberikan terhadap presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi juga hendak diserahkan terhadap gubernur, supaya dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti perlu waktu agar dicermati, jangan asal setuju saja, ujarnya.