badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban web garansi kesehatan penduduk (jamkesmas) dan garansi kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan itu antara lain belum adanya database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data warga miskin tak dilaksanakan melalui bagus serta kehadiran perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko warga miskin belum mencari pelayanan kesehatan gratis karena tak tercakup selama website jamkesmas juga jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas dalam 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing perut - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan itu mampu menganggu tujuan web jamkesmas serta jamkesda supaya mengikuti hak warga miskin yang tak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan penduduk dalam pilihan rumah sakit milik pemerintah serta mendapatkan kehadiran ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, cuma Salah satu rsud yang sudah efektif di membuatkan pelayanan obat dalam instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti objek wisata setiap tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan masyarakat dan bermutu, alami, efisien juga terjangkau oleh karenanya rumah sakit publik harus berbenah supaya meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tak ada warga dan tidak mampu dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data lalu, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit dalam semua indonesia.